Rabu, 21 Oktober 2009

KABINET LANSUNG KERJA

Kabinet Indonesia Bersatu II mulai bekerja pada Kamis (22/10) seusai pelantikan di Istana Negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap kabinet yang telah disusunnya itu bekerja efektif sehingga keseluruhan program kerja bisa tercapai dengan hasil baik.

Menurut Presiden Yudhoyono, penyusunan kabinet pada periode kedua pemerintahannya itu diselesaikan tepat waktu sesuai dengan perencanaannya semula.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara memberikan tenggat 14 hari setelah Presiden dan Wakil Presiden dilantik untuk mengumumkan kabinet baru.

Sepekan lalu, Presiden menjelaskan bahwa ia berencana mengumumkan kabinet barunya sehari setelah pelantikan atau tanggal 21 Oktober, kemudian dilantik pada 22 Oktober. Dengan begitu, rapat kabinet paripurna pertama dapat digelar pada 23 Oktober pagi sebelum Presiden bertolak ke Hua Hin, Thailand, untuk menghadiri pertemuan para kepala negara ASEAN.

Dalam silaturahim dengan wartawan sepekan lalu, Presiden juga mengatakan bahwa ia bukan saja akan mengumumkan susunan kabinet, melainkan juga menjelaskan mengapa struktur kabinetnya demikian. Ia juga berjanji akan menjelaskan mengapa seseorang dipilih menangani departemen atau kementerian tertentu.

Akan tetapi, dalam pengumuman kabinet, Rabu malam kemarin, Presiden tidak menyampaikan penjelasan tersebut.

Selain mengumumkan 34 nama menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, Presiden juga mengumumkan tiga pejabat negara yang mendukung pekerjaan kabinet, yakni Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang dijabat Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Badan Intelijen Negara yang dijabat Jenderal (Pol) (Purn) Sutanto, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawan.

Dalam waktu dekat, Presiden juga akan menetapkan keanggotaan baru Dewan Pertimbangan Presiden yang akan bekerja pada 2009-2014 dan beberapa wakil menteri departemen/kementerian yang dinilai mempunyai beban tugas besar.

Menkes ganti

Dalam susunan kabinet baru, hanya nama Nila Djuwita Moeloek yang semula diproyeksikan untuk Menteri Kesehatan digantikan oleh Endang Rahayu Sedyaningsih.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, tidak masuknya Nila Moeloek dalam jajaran kabinet karena beberapa pertimbangan, di antaranya tes kesehatan.

Salah satu sumber penting di Istana saat dikonfirmasi tentang adanya hasil tes kesehatan jiwa mengatakan, tes kesehatan jiwa mutlak diikuti oleh calon menteri dan menjadi salah satu pertimbangan untuk memutuskan para calon menteri definitif.

”Kalau tes kesehatan tidak lulus, ya berarti tidak lolos,” ujar sumber itu. Tes yang paling utama adalah tes Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI). Tes itu, antara lain, untuk mengukur kecenderungan emosi calon.

”Apakah secara emosional sang calon bisa memenuhi atau tidak. Misalnya, apakah seseorang meledak-ledak sehingga tidak mampu mengendalikan diri secara emosional. Ataukah dia tidak tahan dikritik atau tidak bisa bekerja jika berada di bawah tekanan,” kata sumber tersebut.

Reformasi birokrasi

Pakar hukum tata negara dari Universitas Diponegoro, Semarang, Hasyim As’ari, seusai penetapan kabinet mengatakan, para menteri harus dapat menerjemahkan visi presiden dalam program kerja. Menteri-menteri tersebut dapat memulainya dengan mereformasi birokrasi.

Birokrasi pemerintahan sangat berperan dalam menentukan sejauh mana keberhasilan menteri mengimplementasikan visi dan misi presiden di lapangan.

”Nama-nama yang ditunjuk menjadi menteri tidak terlalu mengejutkan karena sebelumnya nama-nama itu sudah beredar di media massa,” kata Hasyim.

Menteri, lanjutnya, harus membawa visi dan semangat kepemimpinan baru yang lebih baik. Jangan sampai kultur birokrasi yang lamban menjadi faktor penghambat menteri dalam memenuhi target indikator keberhasilan yang ditetapkan presiden.

Dengan demikian, menteri yang benar-benar baru atau yang menempati pos baru harus bisa beradaptasi dengan cepat di departemen yang dibawahinya.

Sikap PDI-P

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kembali menegaskan dirinya sebagai partai politik penyeimbang dalam pemerintahan mendatang.

Posisi politik PDI-P itu, menurut Sekretaris Jenderal Pramono Anung, sesuai dengan apa yang digariskan Megawati Soekarnoputri yang tecermin dalam amanat anggaran dasar/anggaran rumah tangga, yaitu PDI-P harus selalu memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Selain itu, PDI-P juga memengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara. Dalam konteks tersebut, PDI-P akan menjadi penyeimbang di pemerintahan secara kritis, tetapi juga konstruktif dan strategis.

Apabila ada kebijakan yang tidak prorakyat, PDI-P akan bersuara lantang dan terbuka. Terhadap kebijakan yang prorakyat, PDI-P akan mengapresiasi.

Meski demikian, elite PDI-P sebetulnya masih berbeda pandangan. Ada yang mengharapkan dan mengupayakan masuknya kader PDI-P dalam kabinet sampai detik-detik terakhir, tetapi ada juga yang menolak keras.

Pramono berpandangan, apabila ada kader PDI-P masuk kabinet, itu tidak melanggar keputusan Kongres PDI-P di Bali karena keputusan itu hanya berlaku sampai dengan adanya pemerintahan yang baru. Keputusan Kongres Bali mengamanatkan PDI-P sebagai partai pengontrol, penyeimbang pemerintah, dan tidak berada dalam kabinet.

”Ya kalau suruh oposisi terus, enggak di dalam pemerintahan, ngapain bikin partai politik, kan begitu? Artinya ini tidak berlaku seumur hidup,” kata Pramono.

Menurut Pramono, rapat kerja nasional (rakernas) terakhir memberikan kewenangan sepenuhnya kepada ketua umum untuk mengambil putusan.

Menurut Wakil Sekjen PDI-P Agnita Singadikane yang dihubungi secara terpisah, dalam rakernas terakhir, hampir 95 persen DPD I menyarankan berada di luar pemerintahan. Rakernas itu pun diadakan setelah pasangan Yudhoyono-Boediono dinyatakan menang.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sampai kemarin tidak muncul di depan publik. Dalam rapat DPP PDI-P yang diadakan di kantor DPP PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta, Megawati juga tidak hadir karena alasan sakit.

Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengumumkan susunan menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10) pukul 22.00. Berikut ini daftar menteri dan pejabat negara dalam kabinet baru yang akan menjabat pada periode tahun 2009-2014.

1. Menko Politik, Hukum, dan Keamanan: Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto
2. Menko Perekonomian: Hatta Rajasa
3. Menko Kesra: Agung Laksono
4. Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi
5. Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi
6. Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa
7. Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro
8. Menteri Hukum dan HAM: Patrialis Akbar
9. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Darwin Zahedy Saleh
11. Menteri Perindustrian: MS Hidayat
12. Menteri Perdagangan: Mari Elka Pangestu
13. Menteri Pertanian: Suswono
14. Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan
15. Menteri Perhubungan: Freddy Numberi
16. Menteri Kelautan dan Perikanan: Fadel Muhammad
17. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Muhaimin Iskandar
18. Menteri Pekerjaan Umum: Djoko Kirmanto
19. Menteri Kesehatan: Endang Rahayu Sedyaningsih
20. Menteri Pendidikan Nasional: M Nuh
21. Menteri Sosial: Salim Assegaf Aljufrie
22. Menteri Agama: Suryadharma Ali
23. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata: Jero Wacik
24. Menteri Komunikasi dan Informatika: Tifatul Sembiring
25. Menneg Riset dan Teknologi: Suharna Surapranata
26. Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM: Syarifudin Hasan
27. Menneg Lingkungan Hidup: Gusti Moh Hatta
28. Menneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Agum Gumelar
29. Menneg Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: EE Mangindaan
29. Menneg Pembangunan Daerah Tertinggal: Helmy Faisal Zaini
31. Menneg PPN/Kepala Bappenas: Armida Alisjahbana
32. Menneg BUMN: Mustafa Abubakar
33. Menneg Perumahan Rakyat: Suharso Manoarfa
34. Menneg Pemuda dan Olahraga: Andi Mallarangeng

Pejabat Negara:
1. Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan: Kuntoro Mangkusubroto
2. Kepala BIN (Badan Intelijen Negara): Jenderal Pol Purn Sutanto
3. Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal): Gita Wirjawan